Pengaruh Politik terhadap Esports

0
83
Pengaruh Politik Terhadap Esports
Credit: Unsplash.com (@marcooriolesi)

Ekosistem esports telah berhasil menarik perhatian dunia dengan sedikit campur tangan dari pemerintah, hukum, ataupun pengawasan internal. Seiring dengan meningkatnya jumlah audiens dan peluang monetisasi, kebutuhan akan koordinasi dan kerja sama antar pemangku pementingan pun turut meningkat.

Organisasi tim esports, baik yang dengan atau tanpa modal besar, terus berupaya mencapai kondisi keuangan yang berkelanjutan dan jangka panjang, yang saat ini hanya berpotensi dicapai melalui bantuan dana dari pemerintah dan subsidi-subsidi.

Demikian juga, beberapa pemerintah lokal dan nasional sekarang mulai melihat esports sebagai katalis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata. Mereka juga akan mulai mengadakan turnamen nasional mereka sendiri, atau mencari cara untuk dapat menjadi tuan rumah dari suatu turnamen internasional.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menimbang pro dan kontra dari ekosistem esports yang lebih terintegrasi secara politik, tetapi lebih ke menunjukkan skala keterlibatan pemerintah saat ini.

Dengan sektor-sektor tertentu mencari aspirasi esports untuk dimasukkan ke kategori Olimpiade, dan semakin banyak perusahaan yang beralih ke pasar saham untuk pendanaan; pertanyaannya sekarang adalah apakah para pemangku kepentingan esports akan secara aktif mencari dukungan pemerintah, atau apakah pemerintah yang akan memberikannya terlebih dahulu?

1Pendanaan Pemerintah

Credit: thekualalumpurmajor.com

Gagasan bahwa pemerintah lokal, apalagi pemerintah pusat untuk mendanai esports masih terdengar radikal. Akan tetapi, hal tersebut mulai menunjukkan dirinya. Pada bulan November 2018, Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq — yang berusia 26 tahun, adalah politisi termuda di negara itu, dan juga seorang pemain Dota 2 — membantu menyusun alokasi tahunan RM 10M (USD 2,4M) untuk mengembangkan esports.

Meskipun belum ada kepastian apakah dana tersebut digunakan untuk pengembangan perangkat lunak atau pemainnya, berita itu cukup untuk meyakinkan CEO Razer, Min-Liang Tan dan pengusaha teknologi lainnya untuk mengimbangi pengeluaran tersebut.

Selain itu, Dota 2 Kuala Lumpur Major tahun lalu juga didukung sebagian oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia, serta Dewan Olahraga Nasional Malaysia.

Di saat banyak pemberitaan esports berfokus pada kebijakan regulasi yang ketat di Tiongkok, pemerintah Tiongkok justru meruntuhkan gambaran tersebut dengan membangun “esports towns.”

Baca juga:  Strategi Monetisasi Esports untuk Bisnis

Kota Hangzhou mengalokasikan 17 ribu meter perseginya untuk pembangunan kompleks esports pada November 2018, dan berniat untuk menginvestasikan hingga $1,26 miliar di 14 proyek esports menuju tahun 2022. Hal ini termasuk akademi esports, hotel, perkantoran, dan rumah sakit.

Pemerintah Xi mengundang beberapa perusahaan yang berhubungan dengan esports untuk berada di kota yang dibangunnya dan akan memberikan maksimum $14,52 juta untuk perusahaan esports yang relevan.

Tren ini juga mulai berlaku di Eropa. Baru-baru ini, proyek teknologi penyiaran yang dipimpin oleh ESL memenangkan $5 juta dari pendanaan pemerintah Inggris; dan pemilik Astralis, RFRSH Entertainment, juga menerima investasi dari dana investasi negara Denmark.

2Pengecualian Wajib Militer

LCK (Credit: Esports.com)

Program wajib militer masih eksis di lebih dari 25 negara, termasuk Denmark, Finlandia, Yunani, Singapura, dan Korea Selatan.

Ada hal yang unik di Korsel, yaitu atlet profesional esports yang memenangkan medali emas di luar Olimpiade, seperti Asian Games, akan dibebaskan dari tugas.

Keputusan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an dan menjadi sangat kontroversial karena sejumlah alasan. Selama Asian Games, liga bisbol Korea Selatan ditunda agar memungkinkan lebih banyak pemain profesional untuk bersaing esports di sana.

League of Legends Champions Korea (LCK) juga mengubah jadwalnya demi mendukung acara demonstrasi esports Asian Games. Meskipun para anggota parlemen mempertimbangkan kembali pengecualian tersebut, memperkenalkan esports sebagai acara mengejar medali pada Asian Games 2022 jelas dapat menghadirkan lebih banyak para atlet esports profesional dan menjadi jalur untuk keluar dari kewajiban militer.

3Visa dan Lisensi Pemain

Credit: Dot Esports

Para atlet esports dalam petualangannya mengikuti turnamen internasional maupun dalam negeri masih memiliki hambatan dari segi akomodasi. Bahkan untuk liga profesional, seperti League of Legends European Championship (LEC), melintasi negara masih dipandang sebagai masalah ketenagakerjaan, bukan masalah olahraga.

Pada September 2018, pemerintah Jerman memperkenalkan serangkaian perubahan kebijakan yang memungkinkan para atlet esports untuk dapat memasuki negara selama 90 hari dalam setahun, dengan proses aplikasi yang disederhanakan untuk visa mereka.

Baca juga:  Melirik Kesuksesan Game Battle Royale

Ini adalah langkah pertama menuju pemberian atlet esports sebuah “hak istimewa olahraga” yang sama dengan atlet tradisional, namun masih belum mencakup keterlibatan jangka panjang, seperti bermain di liga.

Secara umum, pengakuan atas esports di Jerman tetap menjadi diskusi yang sedang berlangsung. Koalisi saat ini sedang menjadikan hal ini sebagai janji kampanye pada Februari 2018 dengan membuka kemungkinan untuk pengurangan pajak perusahaan dan komersil untuk klub esports. Namun masih ada ketidaksepakatan mengenai apakah esports dapat diklasifikasikan sebagai olahraga.

Terkait hal ini, berita yang menggegerkan dunia esports pernah datang dari Filipina. Ketika Games and Amusements Board (GAB) negara tersebut akhirnya mengakui video game yang kompetitif di bawah yurisdiksinya.

Konsekuensinya adalah semua pemain yang masuk untuk mengikuti Galaxy Battles Dota 2 Major diharuskan untuk mengikuti peraturan kebijakan narkoba di Filipina. Penerbit Dota 2, Valve Corporation, mau tidak mau harus mencabut status Major dari turnamen tersebut.

Alasan pencabutan tersebut tidak diberitakan secara eksplisit, melainkan merujuk pada “pelanggaran yang tidak masuk akal terhadap privasi para pemain, terlebih sebagai syarat untuk memasuki suatu negara.”

4Tempat

Esports Stadium Arlington (Credit: Curbed)

Tahun lalu, ada sebuah contoh dari otoritas lokal yang membangun stadium esports khusus untuk mereka sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah Esports Stadium Arlington di Texas, sebuah kompleks dengan 2.500 kursi yang menelan biaya sejumlah $10 juta.

Baik bangunan dan peralatannya dimiliki oleh kota Arlington, sementara acara-acara tersebut dikelola oleh NGAGE Esports, sebuah perusahaan di bawah portofolio Infinite Esports & Entertainment.

NGAGE menandatangani perjanjian sewa 10 tahun dengan pemerintah kota, dan akan membayar $250.000 setiap tahun bersama dengan 10% dari hasil penjualan tiket, barang dagangan, dan konsesi.


(Artikel ini pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Inggris. Isi di dalamnya telah dimodifikasi oleh penulis sesuai dengan standar editorial Esportsnesia; Disunting oleh Satya Kevino; Sumber: Esports Observer)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here