Undang-Undang Copyright Cosplay di Jepang, Bagaimana Nasib Cosplayer?

0
10
copyright cosplay anime Jepang
Undang-Undang Hak Cipta Cosplay baru di Jepang ramai diperbincangkan publik.

Copyright Cosplay – Membicarakan pop-culture Jepang pasti tidak lepas dari anime, game, dan cosplay. Cosplay sendiri sudah menjadi budaya di Jepang dan telah diadaptasi di berbagai penjuru dunia. Mulai dari cosplay karakter game, komik, dan anime; masing-masing dari karya tersebut memiliki hak cipta.

Cosplay menjadi aktivitas dan hobi yang menyenangkan bagi beberapa orang yang senang berkreasi. Berdandan seperti karakter dengan detail yang sesuai dan sama persis menarik banyak orang dan menjadi satu daya tarik dari cosplay.

Cosplay menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa orang karena kreativitas yang dituangkan untuk menjadi karakter fiktif dengan kostum modifikasi. Namun, harga yang dituangkan untuk membuat cosplay, seperti kostum dan ide, tidak murah dan mudah.

Namun, apakah cosplay melanggar hak cipta atau copyright cosplay meski para cosplayer ikut serta memasarkan karya? Perlu kita ketahui, Jepang dikenal sangat ketat dengan aturan copyright atau hak cipta dari suatu karya. Mereka dikenal sebagai negara yang sangat menghargai karya orisinal, maka ekosistem seniman di Jepang sangat berkembang.

Monetisasi dapat Melanggar Hak Cipta/Copyright Cosplay

cosplay
Cosplay menjadi salah satu pop-culture di Jepang yang cukup digemari.

Cosplay sendiri berada di area abu-abu dari hukum. Beberapa para cosplayer kebanyakan tidak meminta izin kepada pemilik karya. Beberapa pemilik karya tidak mempermasalahkan cosplay karena mereka mendapatkan pemasaran ke publik.

Hal itu membuat pasar cosplay seperti festival-festival semakin berkembang dan bertahan hingga sekarang. Indonesia sendiri memiliki budaya cosplay yang berkembang. Bahkan di setiap acara jejepangan, para cosplayer pasti hadir untuk memamerkan kostum yang mereka rancang.

Banyak acara besar dan resmi yang memberikan hadiah untuk cosplayer. Bahkan tak jarang orang yang menyediakan kostum dan pembuatan kostum untuk cosplay. Lahan untuk membuat cosplay inilah yang biasanya dimanfaatkan untuk beberapa pihak untuk menjual barang yang berkaitan dengan cosplay.

boruto cosplay
Jepang dikenal ketat terkait aturan hak cipta suatu karya.

Jepang memiliki aturan tersendiri terkait hak cipta/copyright cosplay. Pemerintah sendiri berencana untuk meninjau aturan hak cipta agar mencegah pelanggaran hukum oleh cosplayer yang berdandan untuk anime dan game semakin bertambah.

Tujuan dari undang-undang hak cipta ini untuk melindungi penulis atau pencipta karya agar terbebas dari pembajakan. Saat ini kita sudah mengetahui banyak sekali karya dari Jepang seperti anime dan komik ditemukan di situs-situs pembajak hanya untuk keuntungan pribadi pembajak bukan untuk pemegang hak cipta karya. Secara langsung, pembajakan mematikan pendapatan dan ranah kreatif penulis dan pencipta karya.

Meski menggunakan kostum karakter tidak melanggar copyright cosplay, pada praktiknya pelanggaran hukum cosplayer disebabkan karena monetasi kostum cosplay. Monetisasi tersebut biasanya dapat membuat orang atau cosplayer terkait dapat terjerat masalah hukum.

Hak Cipta Cosplay “Abu-Abu”

Sinon Sword Art Online Cosplay
Banyak informasi yang salah bertebaran di media terkait pembaruan aturan tersebut.

Beberapa artikel menjelaskan bahwa cosplayer yang mengunggah konten cosplay ke media sosial, seperti Facebook, Instagram, maupun SNS disebutkan dapat melanggar hak cipta cosplay. Tentunya hal tersebut mengundang banyak reaksi negatif, banyak yang tidak menyetujui hal tersebut.

Para cosplayer mengeluarkan dana ekstra untuk membuat kostum. Sebagian besar penghasilan berasal dari engagement mereka di sosial media, seperti tampil dalam kostum dan karakter. Jika mengunggah cosplay ke media sosial dapat melanggar hak cipta cosplay.

Perdebatan juga berlangsung mengenai orang-orang yang menerima komisi untuk menjahit dan membuat kostum. Apakah mereka dapat terjerat aturan terkait hak cipta cosplay? Enako, cosplayer profesional Jepang, menjelaskan ada kesalahpahaman terkait informasi yang tersebar terkait perubahan hak cipta cosplay lewat Twitter.

Enako Cosplayer
Enako, cosplayer dan Duta Cool Japan, turut bersuara terkait informasi yang beredar di publik.

Enako tengah berdiskusi dengan Menteri Inoue untuk mencari cara melindungi hak cipta tanpa mengganggu budaya cosplay yang saat ini sudah berkembang. Enako bahkan tidak pernah mendengar adanya larangan untuk mengunggah konten cosplay di media sosial seperti yang tengah ramai diperbincangkan.

Enako menekankan jika cosplay yang bukan ditujukan untuk mencari keuntungan tidak melanggar hak cipta. Ia juga menjelaskan uji ulang undang-undang tidak akan mengatur postingan konten di sosial media dan kegiatan yang dibuat oleh penggemar.

Masalahnya, cosplayer memiliki komunitas yang sangat besar. Enako khawatir para cosplayer tidak dapat berkreasi sebebas mungkin di media sosial. Pasalnya, melalui postingan di sosial media, mereka dapat mengenali satu sama lain lewat satu komunitas.

Salah satu solusi yang dapat dikemukakan adalah adalah meminta izin dari pencipta aslinya dan membayar penggunaan atribut tersebut. Namun, ada kendala terkait meminta izin dari pencipta aslinya karena tidak mudah untuk menghubungi pemegang karya tersebut.

Pemerintah Jepang Menekankan Perlindungan untuk Kreator

Attack on Titan Cosplay
Pemerintah Jepang belum melakukan perubahan terkait hak cipta cosplay.

Saat ini kita masih banyak melihat cosplayer menggunakan kostum karakter untuk mendapatkan uang. Namun, selama hal itu tidak merugikan pemegang karya asli, hal tersebut masih diperbolehkan. Misalnya, jika cosplay dibayar untuk tampil di suatu event, hal tersebut bisa melanggar hak cipta cosplay.

Shinji Inoue, menteri yang bertanggung jawab terakit “Cool Japan” untuk mempromosikan pop-culture Jepang, meninjau aturan hak cipta komersial mengenai penggunaan cosplay. Hal itu disebutkan untuk melindungi pemegang hak cipta sekaligus membuat cosplayer jauh merasa lebih aman untuk melakukan cosplay.

Pemerintah Jepang menyebutkan mereka tidak berencana merevisi undang-undang. Dikhawatirkan revisi aturan yang ketat akan membuat orang tidak dapat berkreasi dengan cosplay. Shinji Inoue menjelaskan, aturan hak cipta ini akan ditinjau lebih spesifik seperti cosplayer diminta untuk membayar biaya hak cipta untuk meningkatkan kesadaran.

Beberapa cosplayer profesional juga menunjukkan perlunya pembentukan kerangka kerja agar para cosplayer dapat menghubungi pemegang hak cipta karya untuk mendapatkan izin. Ke depannya, pemerintah Jepang mengusulkan pembuatan database agar lebih mudah mengidentifikasi pemegang hak cipta.

Hak Cipta Cosplay
Undang-Undang Hak Cipta terkait cosplay di Jepang untuk melindungi dua belah pihak.

Untuk itu, undang-undang copyright cosplay ini sebetulnya untuk melindungi para kreator, baik cosplayer maupun pemegang hak cipta karya. Cosplayer dapat melakukan cosplay dengan aman tanpa terjebak tuntutan dari perusahaan besar jika mereka sudah melakukan langkah-langkah sesuai aturan. Sedangkan pemegang karya dapat mendapatkan hak sebagai kreator asli.

Pemerintah Jepang ingin mengetahui kondisi para cosplayer yang rawan terkena tuntutan perusahaan. Bisa saja para cosplayer dituntut untuk membayar biaya lisensi gara-gara menggunakan karakter tersebut untuk cosplay.

Pasalnya, ada beberapa kasus yang menjerat para cosplayer yang melakukan cosplay karakter. Pembahasan konkrit terkait aturan ini akan dibahas pada Maret 2021. Hingga artikel ini diterbitkan, masih belum ada update terbaru terkait revisi, pemerintah Jepang baru mengadakan survei dan jajak pendapat terkait pandangan masyarakat soal hak cipta ini.

Ditambah lagi, aturan ini sebetulnya berlaku di Jepang. Bagaimana jika di Indonesia? Apakah dapat dituntut karena melakukan cosplay? Kemungkinan Indonesia jauh dari dari aturan ini, jadi tidak perlu takut.

Meski situasi tersebut terlihat sangat rumit, pemerintah Jepang berusaha mencari jalan keluar untuk seniman di industri tersebut dapat memiliki hak ciptanya masing-masing. Para cosplayer pun juga mendapatkan kejelasan di mata hukum. Hal ini ditujukan untuk melindungi secara perlahan budaya cosplay yang sudah mendunia.