Dari jaman dulu, video game bergenre fighting game yang masih 2D seperti Mortal Kombat sudah menjadi perdebatan anggota DPR Amerika pada tahun 1993, dan seiring perkembangan waktu banyak juga judul video game lain yang membuat kontroversi di berbagai belahan dunia lainnya.
Sekarang dengan akses internet yang makin meluas dan murahnya harga gadget untuk mendukung permainan dengan grafis high definition, orang-orang awam pun menjadi mudah untuk masuk ke dunia gaming.
Kemudahan tersebut juga menuai kontroversi ketika ada judul game tertentu, yang dianggap dapat mempengaruhi (secara buruk) para pemainnya.
Sekarang kita akan membahas tentang perkembangan regulasi PUBG di beberapa negara baru-baru ini.
Sebelumnya pada tanggal 6 Maret 2019, provinsi Gujarat di India telah melarang PUBG untuk dimainkan, dan beberapa hari kemudian telah menangkap 10 orang yang melanggar peraturan ini.
Pada tanggal 17 April 2019, National Telecommunications Authority di Nepal mengumumkan untuk melarang PUBG di Nepal. Pesan ini ditujukan juga ke semua network provider ataupun operator telekomunikasi lainnya yang berada dalam negaranya untuk memblokir semua akses game PUBG.
Pada tanggal yang sama juga, anggota parlemen Irak mengeluarkan resolusi untuk menolak video game yang mengandung kekerasan dalam negaranya. Dalam resolusi ini juga menyebutkan judul-judul game, seperti Fortnite dan PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) sebagai salah satu judul video game yang dilarang untuk masuk ataupun dimainkan di Irak.
Anggota parlemen Irak menganggap resolusi ini penitng karena ada efek negatif yang disebabkan oleh beberapa permainan elektronik (atau video game) pada kesehatan, budaya, dan keamanan masyarakat Irak, termasuk ancaman sosial dan moral terhadap anak-anak dan remaja.
Pemerintah Irak akan memblokir jalur akses online ke video game yang mengandung kekerasan, dan juga transaksi finansial yang terkait dengan game tersebut.
Sebelum resolusi ini diputuskan, ulama Shia Muslim, Moqtada al-Sadr, mendukung resolusi ini dan memanggil para pemuda Irak untuk berhenti bermain PUBG, khususnya karena membuat kecanduan.
Beliau pun berkata, “Apa yang akan kamu dapatkan setelah kamu membunuh satu atau dua orang di dalam PUBG? Ini bukan game untuk kecerdasan, atau game militer yang mengajarkan Anda cara yang benar untuk bertarung.”
Irak telah banyak melalui sejarah dengan kekerasan antar kelompok selama beberapa tahun. Salah satunya adalah Perang Saudara Irak dari tahun 2014 hingga 2017. Setelah pemilu tahun 2018, ini adalah pengesahan resolusi ke-2 dari parlemen Irak.
Sebelumnya, satu-satunya resolusi yang pernah disahkan oleh parlemen Irak ini adalah pengesahan mengenai anggaran negaranya.
Jadi, bagaimana pendapat kalian mengenai parlemen Irak yang menganggap bahwa video game berpotensi merusak kaum muda di negaranya?
Menurut kamu, apa lagi video game di masa depan yang berpotensi memunculkan kontroversi baru? Jangan lupa tulis komentar kamu di bawah ini.
(Disunting oleh Satya Kevino; Sumber: The Esports Observer)
